Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Dan BPHTB Terhadap Pad Kota Kediri Karena Perubahan UU No 28 Tahun 2009

ZULISTIANI, ZULISTIANI and ERNESTIVITA, GESTY and HAKIMAH, EMA NURZAINUL (2018) Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Dan BPHTB Terhadap Pad Kota Kediri Karena Perubahan UU No 28 Tahun 2009. Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis, 3 (2). pp. 34-45. ISSN 2528-0929

	Text 62401_0711118603_ARTIKEL JURNAL NUSAMBA 2018.pdf Download (228kB)
	Text 62401_0711118603_PEER REVIEW_ARTIKEL JURNAL NUSAMBA 2018.pdf Download (316kB)
	Text 62401_0711118603_SIMILARITY_ARTIKEL JURNAL NUSAMBA 2018.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB setelah diberlakukannya perubahaan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dan mengambil objek penelitian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri dan subjek penelitiannya adalah laporan keuangan Kota Kediri. Rancangan dari penelitian ini adalah menghitung Tingkat kontribusi dan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menentukan kriteria tingkat kontribusi dan laju pertumbuhannya dan Menganalisis hasil hambatan dan upaya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor PBB-P2 dan BPHTB. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sejak mulai terealisasi tahun 2013 sampai tahun 2017 mempunyai rata-rata yaitu 11,46% dengan kriteia “kurang”. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhannya semenjak mulai terelalisasi sampai tahun 2017 yaitu sebesar 1,58% dengan kriteria “Tidak Berhasil”. Untuk rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD sejak mulai terealisasi tahun 201 sampai tahun 2017 yaitu 8,56% dengan kriteia “sangat kurang”. Sedangkan laju pertumbuhannya sejak mulai terealisasi mempunyai rata-rata 381,14% sampai tahun 2017 dengan kriteria “Sangat Berhasil”. dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa masih perlu adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan PAD dengan cara menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat, melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan

Actions (login required)

View Item