Bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin rawan menciptakan masalah baru. Dampaknya bisa menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan. Selain itu, membuat penerima menjadi tidak produktif.
Pengamat Ekonomi Kediri Subagyo mengingatkan, kebijakan pemerintah idealnya selaras dari pusat hingga daerah. Agar tidak memupuk mental pengemis, harus pula disiapkan kebijakan yang produktif.
Bila Pemerintah Pusat menggelontorkan dana untuk menambal kebutuhan hidup masyarakat yang miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maka di daerah bisa mewujudkannya dengan bantuan produktif. Ia mencontohkannya dengan membangun usaha bersama secara kolektif.
“Di Kabupaten Kediri sudah punya inkubator UMKM. Itu sudah langkah maju untuk mendorong usaha masyarakat,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Nusantara.
Jadi, bantuan yang diberikan kemasyarakat itu tidak melulu uang yang hanya dipakai langsung habis. Perlu ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga bisa menciptakan peluang ekonomi baru. Sasaran utama untuk bantuan ekonomi produktif itu lebih tepatnya menyasar usia produktif.
Dengan metode seperti itu, Subagyo menganggap bantuan bisa lebih bermanfaat. Selain bisa meningkatkan ekonomi warga masalah pengangguran juga bisa berkurang.
“Selain bantuan berupa alat atau tempat, juga perlu pendampingan termasuk pengelola keuangannya,” ungkapnya.
Bagi Subagyo, keluarga penerima manfaat sebaiknya diberi edukasi pemanfaatan bantuan. Dia merasa bantuan Pemerintah Pusat tidak kurang untuk membantu warga miskin. Mulai dari pendidikan lewat kartu Indonesia pintar hingga kebutuhan pokok berupa uang atau barang.
“Yang kurang itu pengawasan,” ujarnya.
Contoh sederhana bantuan berupa barang yang kini masih dinikmati oleh orang kaya adalah gas elpiji 3 kilogarm. Elpiji melon itu dipasarkan bebas. Siapa saja bisa menjangkau atau membelinya. Minimnya pengawasan dan lemahnya aturan membuat elpiji untuk warga miskin itu dinikmati pula oleh kalangan menangah ke atas. Sedangkan untuk bantuan uang, banyak yang kebablasan sehingga dana yang disalurkan tidak produktif.
Sementara itu, Kepala PT Kantor Pos Indonesia Cabang Kediri Kusnadi mengklaim, di Kediri Raya bantuan sosial langsung tunai (BLT) BBM masih ada susulannya. Rencananya pencairan akan disalurkan di kantor pos. “Kemungkinan disalurkan Rabu (28/9),” kata pria berkacamata itu.
Kusnadi mengklaim, jumlah penerima bantuan susulan paling banyak berasal dari Kabupaten Kediri yakni sekitar delapan ribu orang. Adapun Kota Kediri jumlahnya masih di bawah tiga ribu orang. Dia berharap warga yang menerima surat undangan bisa segera mengambil ke kantor pos.
